Blog Tugas: Oktober 2013

Tidak terasa pemilihan umum (pemilu) legislatif (DPR) Indonesia sudah semakin dekat. Sudah siapkah Anda menghadapi pemilu 2014 yang akan berlangsung pada 9 April 2014?

Perlu diketahui, pada 7 September 2012, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan daftar 46 partai politik (parpol) yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilu 2014, di mana beberapa parpol di antaranya baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. Sembilan partai lainnya merupakan peserta pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014.

Pada 10 September 2012, KPU meloloskan 34 parpol yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 dokumen. Selanjutnya pada 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 parpol yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual.

Pada perkembangannya, sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi. Hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada 8 Januari 2013, di mana KPU mengumumkan 10 parpol sebagai peserta pemilu 2014 ditambah 2 parpol. PBB dan PKPI menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 14 dan 15 setelah gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara itu, nomor urut 11,12 dan 13 sudah dimiliki parpol lokal di Aceh.

Berikut adalah ke 12 parpol yang lolos verifikasi KPU sesuai nomor urutnya:

Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Partai Golongan Karya (Golkar)
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Partai Demokrat (PD)
Partai Amanat Nasional (PAN)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Partai Damai Aceh
Partai Nasional Aceh
Partai Aceh
Partai Bulan Bintang (PBB)
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Minimal 20 Persen

Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, hanya parpol yang memperoleh suara minimal 20% yang bisa mencalonkan presiden dan wakilnya. Sedangkan, parpol yang mendapat suara kurang dari 20% harus bergabung atau merger dengan partai lain agar bisa mendapatkan suara di atas 20% untuk bisa mencalonkan presiden dan wakil presidennya.

Kehadiran parpol baru, yaitu Partai Nasdem, mungkin akan membawa dampak tersendiri di pemilu tahun depan. Selain kehadiran parpol baru, pemilu 2014 juga mengalami perubahan peraturan, seperti dalam undang-undang (UU) pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen untuk DPR ditetapkan sebesar 3,5%, naik dari Pemilu 2009 yang sebesar 2,5%.

Namun sepertinya tahun 2014 sepertinya akan menjadi tahun yang sulit bagi beberapa parpol yang elektabilitasnya sedang menurun untuk menang dalam pemilu, sebut saja Partai Demokrat, Golkar, atau PKS. Dalam kurun waktu satu tahun ini saja sudah beberapa kader dari partai-partai politik tersebut ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersandung kasus suap dan korupsi.

Seperti pernyataan pengamat dari artikel-artikel berikut:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (11/10) memanggil Gubernur Banten, Ratu Atut Choisiyah, sebagai saksi terkait kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif, Akil Mochtar. Pemanggilan ini, meskipun hanya sebagai saksi tapi pasti akan mengurangi elektabilitas Partai Golkar di 2014.

"Ini bukan hanya Atut saja, disana juga ada Tubagus Chaeri Wardhana, Charun Nisa dan ada Akil yang ada background Golkar. Momen ini sedikit besar merugikan citra kekinian Golkar. dan akan mempengaruhi elektabilitas partai itu sendiri," kata pengamat politik, Gun Gun Heryanto saat dihubungi, Jumat (11/10).

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini mengatakan orang-orang Golkar yang terindikasi terlibat dalam kasus suap Akil ini akan mencederai proses partai Golkar yang saat ini sedang berupaya merangkak naik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

"Momen ini sedikit besar merugikan citra kekinian Golkar. Apalagi menjelang pemilu seperti sekarang. Ini akan menjadi delegetimasi partai menjelang 2014," tuturnya.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsyah memperkirakan pada Pemilu 2014, Partai Demokrat sudah tidak ada harapan memenangkan hati rakyat.

"Tahun 2014 Demokrat itu sudah engga ada gunanya, engga ada harapan, sudah bobrok, ibarat kendaraan itu sudah hampir hancur," katanya kepada INILAH.COM, Minggu (22/9).

Dia menambahkan, Demokrat sudah terlanjur banyak membuat kesalahan. Ini terlihat dalam kasus-kasus korupsi yang menimpa partai tersebut. "Banyak salahnya, di korupsi Hambalang, Century, banyak salahnya," ucapnya.

Pengamat Politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, menilai posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terlempar pada Pemilu 2014 mendatang.

"Posisi PKS akan sulit pada Pemilu 2014, padahal sebelumnya partai itu diprediksikan pada posisi ketiga setelah Golkar dan PDIP," kata Ray, di Jakarta, Rabu (30/1) malam.

Pernyataan tersebut menyusul ditetapkan Presiden PKS yang juga anggota DPR, Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek suap impor daging sapi. "Justru dengan kasus ini akan memuluskan Gerindra dan Nasdem. PKS akan terlempar dari empat besar itu karena tinggi sekali dampaknya," kata dia lagi.

Sulit Bangkit

Dengan beberapa bulan tersisa, mungkin akan menjadi pekerjaan rumah yang cukup sulit bagi parpol-parpol yang kadernya pernah terlibat kasus suap atau korupsi untuk meningkatkan kembali elektabilitas parpolnya di mata masyarakat.

Selain kasus suap dan korupsi, ada juga kasus lain yang membuat capres dari partainya kurang mendapat tanggapan positif dari masyarakat, misalnya kasus lumpur lapindo milik Aburizal Bakri (ARB) yang tidak kunjung selesai, menjadikannya nilai minus untuk ARB. Sebaliknya, belakangan ini elektabilitas PDIP justru malah meningkat berkat popularitas Joko Widodo (Jokowi) yang kini menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Bahkan tidak sedikit juga masyarakat dan pengamat yang berharap Jokowi mau maju sebagai capres di 2014 nanti, karena banyak yang menganggap sosok beliau bisa mengembalikan Indonesia ke jalan yang seharusnya. Walaupun demikian, sudah berkali-kali Jokowi menolak untuk mencalonkan diri menjadi presiden ketika ditanya oleh media.

Boni Hargens, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), bahkan menyebut sosok Jokowi dapat memberikan warna berbeda dalam pemilu nanti. "2014 tanpa Jokowi bukan pemilu," kata Boni di Jakarta, Sabtu (14/9).

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Setelah pemilu legislatif, dilanjutkan dengan pemilu presiden, yakni pada tanggal 9 Juli 2014. 9 Juli 2014 adalah tanggal penentuan siapa yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, siapa kira-kira yang akan terpilih? Pada tahun 2009 silam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan partai Demokrat berhasil memenangkan pemilu dan terpilih kembali menjadi presiden untuk yang kedua kalinya berturut-turut selama dua periode. Beliau memilih Boediono yang saat itu menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia untuk menemaninya sebagai wakil presiden menggantikan Jusuf Kalla. Namun, selama hampir 10 tahun menjabat sebagai presiden sejak tahun 2004, SBY dianggap kurang berhasil memimpin negeri ini, ditandai dengan makin banyaknya penyimpangan-penyimpangan di dalam pemerintahan.

Secara konstitusional, jika telah memimpin Indonesia selama 2 periode berturut-turut maka tidak diperbolehkan lagi dicalonkan menjadi presiden. Dengan begitu berarti di tahun 2014 SBY tidak dapat mencalonkan diri kembali menjadi presiden.

Untuk sistem pemilu 2014 mendatang akan mengalami perubahan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu pemakaian e-voting. Keutamaan dari penggunaan sistem e-voting adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Namun, sepertinya pemakaian e-voting belum tentu akan diterapkan pada pemilu tahun depan, mengingat masih ada beberapa kendala, seperti dana, teknologi, sosialisasi kepada masyarakat, dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah beberapa nama yang sudah mendeklarasikan diri untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden 2014:

1. Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar

Hary Tanoesoedibjo, Pengusaha Indonesia (berpasangan dengan Wiranto)
Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Prabowo Subianto, Mantan Panglima Kostrad dan Calon Wakil Presiden 2009
Sutiyoso, Mantan Gubernur DKI Jakarta
Wiranto, Mantan Panglima TNI, Calon Presiden 2004, Calon Wakil Presiden 2009, dan Ketua Umum Partai Hanura

Kandidat-kandidat potensial menurut beberapa poling dan lembaga survei yang kemungkinan akan ikut meramaikan pemilu 2014 nanti:

Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia
Ani Yudhoyono, Ibu Negara Indonesia
Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina
Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara
Djoko Suyanto, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Emirsyah Satar, Direktur Utama Garuda Indonesia
Endriartono Sutarto, Mantan Panglima TNI
Farhat Abbas, Pengacara
Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan
Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Daerah
Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta
Jusuf Kalla, Mantan Wakil Presiden
Megawati Sukarnoputri, Mantan Presiden
Pramono Edhie Wibowo, Panglima Angkatan Darat
Rhoma Irama, Musisi Dangdut dan Aktor
Rizal Ramli, Ahli Ekonomi dan Politisi Indonesia
Sri Mulyani Indrawati, Direktur Pelaksana Bank Dunia, Mantan Menteri Keuangan
Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem

Dari sekian banyak bakal calon presiden/wakil presiden yang disebutkan di atas, siapa yang akan menjadi pilihan Anda nanti? Siapapun pilihan kita nanti, semoga saja ke depannya mampu membangun Indonesia menjadi lebih baik, memakmurkan rakyatnya serta mampu memberantas KKN yang makin sering terjadi saat ini. Jangan sampai kita tertipu dengan janji-janji manis para kader parpol yang ternyata hanya janji-janji kosong saja.

Mudah-mudahan pemilu legislatif serta pemilu presiden/wakil presiden tahun depan mampu berjalan sesuai rencana. Peran serta masyarakat sangat berpengaruh terhadap hasil pemilu 2014, jangan sampai kita tidak memilih alias golput, lalu menyesali hasil akhirnya.

Referensi :

Blog Tugas

22 Oktober 2013

Menuju Pemilu 2014