SEJARAH PERKEMBANGAN
• 1950-1959 : Sistem ekonomi liberal (masa
demokrasi)
• 1959-1966 : Sistem
ekonomi etatisme (masa demokrasi terpimpin)
• 1966-1998 : Sistem
ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi)
• 1998-sekarang : Sistem ekonomi
pancasila (demokrasi ekonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal
Di indonesia kita mengenal
sebuah kata demokrasi begitu juga dengan sistem ekonominya, sistem demokrasi
ekonomi adalah sistem ekonomi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat. Dan juga mempunyai landasan ekonominya yaitu berlandaskan kepada :
“UUD 1945 hasil amandemen yang disahkan MPR pada 10-08-2002, yaitu pasal 33
ayat 1,2,3,4”
Perkembangan sistem perekonomian pada umumnya
Subsistem, itulah sistem perekonomian yang terjadi pada awal peradaban manusia.
Dengan karakteristik tersebut orang melakukan kegiatan ekonomi dalam hal ini
produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kelompok saja. Dengan kata
lain pada saat itu orang belum terlalu berpikir untuk melakukan kegiatan
ekonomi untuk pihak lain apalagi demi keuntungan.
Semakin berkembangnya jumlah manusia beserta kebutuhannya, semakin dirasakkan
perlunya sistem perekonomian yang lebih teratur dan terencana. Sistem, barter
pada jaman dahulu tidak dapat lagi dipertahankan, kerena banyak hambatan yang
dihadapi sperti :
• Terkadang keinginan kedua
belah pihak yang ingin melakukan barter tidak sama
• Sulitnya menentukan nilai komoditi yang akan ditukarkan
• Sangat sulit melakukan transaksi dengan jumlah yang besar
Dengan adanya hambatan yang terjadi, maka para ahli ekonomi mulai memikirkan
sistem perekonomian yang jauh lebih bermanfaat dan mudah sehingga dapat
digunakan oleh manusia seperti yang sudah disebutkan diatas.
Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia
A. Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru
Sejak negara republik indonesia berdiri, sudah banyak tokoh-tokoh negara yang
telah merumuskan perekonomian yang tepat bagi bangsa indonesia, baik secara
individu maupun melalui diskusi kelompok.
Sebagai contoh, bung Hatta sendiri, semasa hidupnya beliau mencetuskan ide
bahwa dasar perekonomian indonesia sesuia dengan cita-cita tolong menolong.
Demikian juga dengan tokoh ekonomi indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo,
dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949 menegaskan bahwa yang
dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran tetapi telah disepakati suatu
bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai sistem ekonomi pancasila yang
didalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi.
Demokrasi ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri yang positif diantaranya
adalah :
v Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama atas asa kekeluargaan
v
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara
v
Warga negara memiliki kebebasan dalam meilih pekerjaan yang dikehendakinya
serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak
v
Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnanya tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan masyarakat
v
Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya
dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
v
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara
Dengan demikian perekonomian
indonesia tidak mengizinkan adanya :
Free Fight Liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali
sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah
dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.
Etatisme, yaitu keikutsetaan
pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motovasi dan kreasi
masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya
bersikap pasif saja
Monopoli, suatu bentuk
pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak
memberkan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keingian sang
monopoli. Disini konsumen seperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya
permainan.
Meskipun awal perkembangan
perekonomian indonesia menganut sistem ekonomi pancasila. Ekonomi demokrasi
dan mungkin ‘campuran’ namun bukan berarti sistem perokonomian liberalis dan
etatisme tidak pernah terjadi di indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan
tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian
indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga mewarnai corak
perekonomian di tahun 1960-an sampai masa orde baru.
Faktor-faktor penyebab
beberapa sistem perekonomian indonesia adalah :
v Program tersebut disusun
oleh tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, sehingga
keputusan yaang dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah politik bukan
masalah ekonomi.
v
Akibat lanjutan dari kegagalan diatas dana negara yang seharusnya di alokasikan
untuk kepentingan kegiatan ekonomi justru di alokasikan untuk kepentingan
politik dan perang.
v
Adanya kecenderungan terpengaruh untuk mennggunakan sistem perekonomian yang
tidak sesuai dengan kondisi masyarakat indonesia.
Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah terjadi di indonesia
pada periode tersebut dapat dilihat pada bukti berikut :
1. semakin rusaknya sarana
produksi dan komunikasi yang membawa dampak menurunnya nilai eksport kita.
2. hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek mercu suar
B. Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru
Setelah orde baru mulai
dilaksanakannya sistem ekonomi yang di inginkan oleh rakyat indonesia. Setelah
begitu sulit melalui masa penuh tantangan. Dan pada akhirnya para wakil rakyat
kita sepakat kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai yang tercantum
dalam UUD 1945. Kegiatan ekonomi selanjutnya didasarkan pada acuan sistem
demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi pancasila.
Dilakukan serangkaian rehabilitasi pada awal orde baru yahg ditujukan untuk :
1. Membersihkan segala aspek
kehidupan dari sisa faham dan sistem perekonomian yang lama
2. Menurunkan dana mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi.
Berdasarkan pada sumber yang dapat di percaya tercata bahwa :
Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650 %
Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120 %
Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85 %
Tinngkat inflasi tahun 1969 sbesar 9,9 %
Dari data tersebut menjadi jelas mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama
(REPELITA 1) baru dimulai pada tahun 1969
C. Para Pelaku Ekonomi di Indonesia
Jika dalam ilmu ekonomi mikro
kita mengenal tiga pelaku ekonomi yaitu :
1. Pemiliik faktor produksi
2. Konsumen
3. Produsen
Lalu dalam ekonomi makro kita mengenal empat pelaku ekonomi :
1. Sektor rumah tangga
2. Sektor swasta
3. Sektor pemerintah, dan
4. Sektor luar negeri
Dalam perekonomian indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok yaitu :
koperasi —–> sektor swasta
——> sektor pemerintah
Segala bentuk perselisihan
dalam kegiatan ekonomi juga hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah dan
dengan cara-cara yang bijaksana tidak dengan pemaksaan dan kekerasan. Pada
akhirnya, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah membentuk keadilan sosial
tanpa memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin.
Dalam UUD 1945 pasal 33, dijelaskan panduan dalam menjalankan roda perekonomian
Indonesia. Pada pasal 1, dijelaskan perkonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas dasar kekeluargaan.
Jadi , Perekonomian yang ada di dunia ini , di organisasikan secara
berbeda-beda . di Indonesia bentuk organisasi perekonomian sangat di pengaruhi
oleh nilai-nilai kebudayaan , pandangan politik , dan ideologi ekonomi dari
masyarakat tersebut .
Tiga Persoalan Pokok Ekonomi
Tiga persoalan pokok ekonomi
tersebut diringkas ke dalam tiga kata Tanya dalam bahasa inggris:
What(apa), How(Bagaimana), dan For Whom(Untuk Siapa)
a. Jenis dan jumlah barang
serta jasa yang harus diproduksi (What)
What adalah pemilihan jumlah
serta jenis barang dan jasa yang harus dahasilkan. What menunjukkan persoalan
yang dihadapi oleh setiap system ekonomi yang terkait dengan pertanyaan : jenis
barang apakah yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya ?
b. Cara system Ekonomi menghasilkan
barang dan jasa (How)
How adalah pemilhan cara
menghasilkan barang dan jasa. How menunjukkan persoalan yang dihadapi oleh
system perekonomian yang terkait dengan pertanyaan : Bagaimana menghasilkan
barang dan jasa. Untuk mencapai kemakmuran.Artinya, setiap system ekonomi harus
dapat menjawab persoalan cara yang ditempuh oleh suatu Negara untuk
menghasilkan barang dan jasa.
c. Cara distribusi Barang dan
Jasa (For Whom)
For Whom adalah pemilhan
kelompok masyarakat yang harus menikmati barang dan jasa yang dihasilkan. For
Whom menunjukkan persoalan yang dihadapi oleh setiap system ekonomi yang
berkaitan dengan pertanyaan untuk siapa sebenarnya barang dan jasa
diproduksikan ?
Setelah mengikuti uraian
tentang persoalan pokok yang dihadapi oleh setiap system ekonomi, tiba saatnya
kita mendefinisikan system ekonomi. Sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai
suatu strategi atau cara suatu bangsa atau Negara mengatur tat kehidupan
ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakatnya.
DEFINISI
SISTEM EKONOMI PANCASILA
Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari
nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang
ada dalam Sistem Ekonomi Pancasila tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan,
nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi
kerakyatan, dan keadilan.
Sebagaimana teori ekonomi Neoklasik yang
dibangun atas dasar faham liberal dengan mengedepankan nilai
individualisme dan kebebasan pasar (Mubyarto, 2002: 68), SEP juga dibangun atas
dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari
nlai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk
perilaku ekonomi masyarakat Indonesia.
Seorang pakar senior lain mengatakan bahwa
terdapat 5 ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila yaitu : (Mubyarto, 1981).
1. Pengembangan koperasi
penggunaan insentif sosial dan moral.
2. Komitmen pada upaya
pemerataan.
3. Kebijakan ekonomi
nasionalis
4. Keseimbangan antara
perencanaan terpusat
5. Pelaksanaan secara
terdesentralisasi
Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila
- Yang menguasai hajat hidup
orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak
yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi,
dan lain sebagainya.
- Peran negara adalah penting
namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang
posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi
sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni
pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan
saling mendukung.
- Masyarakat adalah bagian yang
penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta
dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.
Modal atau pun buruh tidak mendominasi
perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.
Referensi :
http://tugas-akuntansi.blogspot.com/2011/12/pengertian-sistem-ekonomi-pancasila.html
