Tentunya hal ini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk bangkit dari persoalan tersebut dengan melakukan upaya dan langkah strategis dalam menentukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tanpa itu, Pantura akan semakin termarginalkan dan jauh dari peradaban zaman yang berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan Pancasila.
Pemerintah dalam hal ini dipandang perlu dan penting untuk benar-benar menerima dan melaksanakan participary budgeting secara maksimal dan optimal. Kondisi yang dialami masyarakat saat ini adalah bahwa masyarakat berada dalam posisi partisipasi yang keliru dimana Pemerintah melibatkan masyarakat dalam pembangunan hanya untuk didengar suaranya tanpa betul-betul memberi peluang bagi mereka untuk ikut mengambil keputusan.
Inilah realita yang terjadi, masyarakat cenderung dijadikan pelengkap yang hanya terlibat dalam acara-acara seremonial perencanaan pembangunan (;seperti Musrenbang). Idealnya dalam participary budgeting ini, sejumlah stakeholder termasuk masyarakat diberikan kesempatan yang proporsional untuk turut serta mendiskusikan, menganalisis, memprioritaskan dan memantau keputusan tentang anggaran belanja Pemerintah khususnya anggaran yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung. Dan kita sering menelan ludah ketika kita melihat hasil keputusan belanja dalam APBD/APBN yang tidak jarang lebih mementingkan Belanja Dinas ketimbang Belanja Publik.
Ironinya, Dewan Perwakilan Rakyat, baik ditingkat Pusat maupun Daerah yang memiliki Hak Budgeting terhadap rencana penggunaan anggaran belanja seolah-olah telah berjuang keras untuk membela kepentingan masyarakat sebagaimana sering dielu-elukan dalam setiap kampanyenya sebelum terpilih menjadi Anggota Legislatif, tapi pada kenyataannya program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kurang berpihak pada mayoritas penduduk tidak mampu (pro poor programe).
Realita bahwa sebagian besar masyarakat Pantura masih rendah tingkat kesejahteraan sosialnya kemudian menjadi Komoditas Politik yang dijadikan sebagai simbol-simbol perjuangan kepentingan politik, baik secara pribadi-pribadi maupun secara kolektif oleh Partai Politik demi melanggenggkan kepentingannya. Ujung-ujungnya, ketika kepentingan politik telah diraih, masyarakat kembali berstatus sebagai objek pelengkap dan penderita.
Tahun 2012 akan ditutup dengan sebuah pesta demokrasi Pemilihan Bupati Kabupaten Tangerang. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, masyarakat akan dihadapkan pada beberapa pilihan aspirasi guna menentukan masa depan Kabupaten Tangerang. Sebut saja dari sekian banyaknya spanduk yang bergambar tokoh politik maupun tokoh masyarakat dan terpampang dijalan-jalan, memungkinkan untuk menjadi Calon Bupati Tangerang secara tidak langsung menggambarkan adanya publikasi yang mengajak masyarakat untuk melihat, menilai atau mengarahkan pada sebuah pilihan, baik dalam konteks Partai maupun pribadi bagi kepentingan pemilihan Bupati Tangerang 2012 [;terselubung].
Seiring dengan itu pula, ketidakberdayaan masyarakat dalam pemahaman demokrasi akhirnya menjadi lahan subur untuk mendoktrin mereka dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi [;politik] yang dianggap bersinergi dengan kepentingan politik itu sendiri. Masyarakat tidak diajarkan dengan pemahaman yang mendidik. Maka hampir dapat dipastikan, masyarakat akan didik demokrasi [;politik] menjelang Pemilihan Bupati Tangerang 2012 dengan pemahaman mie instan, minyak sayur, beras dan tidak menutup kemungkinan pula dengan uang [;money politics].
Sangat sulit untuk melawan pemahaman politik semacam itu, karena disisi lain, rendahnya kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung telah membentuk pola hidup masyarakat yang konsumtif. Maka tidak jarang, masyarakat akhirnya terbiasa dengan pola itu dan terkesan mebenarkan pemahaman politik dengan cara-cara itu. Dan yang paling menyedihkan, masyarakat menyimpulkannya dengan sebuah kalimat : yang dipilih adalah yang memberikan mie instan, minyak sayur, beras atau uang.
Pemilihan Bupati Tangerang Tahun 2012 adalah sebagai moment penting bagi kita untuk melakukan introspeksi diri, re-orientasi dan pemahaman politik yang terukur, terarah dan seimbang. Jika kita melupakan aspek itu, maka kita harus siap dengan konsekuensi yang dihadapi. Siapapun atau Partai manapun yang mencalonkan Bupati Tangerang 2012 sejatinya adalah putra terbaik Tangerang yang memiliki akuntability dan acceptability yang mumpuni disamping harus menjunjung tinggi moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memiliki nilai-nilai luhur agama.
Pantura [Antara Realita Sosial Masyarakat dan Politik Menjelang Pilkada Kabupaten Tangerang 2012] adalah sebuah renungan untuk kita semua bahwa perubahan harus menuju kearah yang lebih baik. Tentunya akan sangat rugi dan naïf jika kepemimpinan Kabupaten Tangerang kedepan malah tidak jauh lebih baik dari saat ini. Kabupaten Tangerang memiliki ketersediaan dan kemampuan sumber daya yang cukup tinggi, baik Sumber Daya Alam [SDA] maupun Sumber Daya Manusia [SDM]. Kuncinya adalah bahwa Pemimpin Kabupaten Tangerang kedepan harus memiliki moral yang tinggi jika ingin Kabupaten Tangerang lebih baik.
Sebagai uraian terakhir, disatu sisi realita sosial masyarakat Pantura harus menjadi pekerjaan rumah Bupati Tangerang yang akan datang dan harus diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan, disisi lain pemilihan Bupati Kabupaten Tangerang 2012 harus mampu dijadikan sebagai sarana pemahaman demokrasi [;politik] yang mendidik agar masyarakat tidak bertahan pada budaya poltik yang keliru. Yang pasti, semuanya adalah tanggung jawab kita bersama
Tidak ada komentar:
Posting Komentar